TSCoGSY6GUziTSriBSdoGSC8BA==

Backlog Perumahan DIY Capai 165 Ribu, Ini Tantangan dan Harapan di Bawah Kementerian Baru

Backlog Perumahan DIY Capai 165 Ribu, Ini Tantangan dan Harapan di Bawah Kementerian Baru
Ilustrasi.

YOGYAKARTA, PEWARTA JOGJA - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa backlog atau kekurangan perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mencapai sekitar 165.000 unit. Jumlah ini menunjukkan bahwa sekitar 165 ribu kepala keluarga di wilayah tersebut belum memiliki hunian tetap.

Heru menjelaskan, jumlah backlog perumahan ini menandakan tingginya kebutuhan hunian di DIY, yang dapat menjadi peluang bagi DPD Realestat Indonesia (REI) DIY untuk meningkatkan kapasitas suplai hunian.

“Yang menjadi tantangannya adalah ketersediaan tanah. Ini jadi tantangan terbesar di DIY. Apalagi harga tanahnya juga semakin tinggi, mungkin tertinggi setelah Bali dan Batam. Hunian veritikal ini juga menjadi tantangan ke depan. Karena perlu mengubah mindset, yang biasanya rumah tapak ada halaman menjadi ke atas,” katanya, Rabu (23/10/2024).

Ketersediaan lahan yang semakin terbatas di DIY mengarahkan pengembangan ke arah hunian vertikal, seperti rumah susun atau apartemen. Namun, perubahan ini memerlukan pergeseran pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan rumah tapak.

Heru juga mengungkapkan bahwa DPD REI DIY telah membangun sekitar 100 lokasi perumahan dengan total 3.314 unit yang siap dihuni. Sejak BP Tapera mengambil alih pengelolaan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun 2022, DIY telah menyalurkan sebanyak 1.328 unit.

“Realisasi FLPP tertinggi di DIY ada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 648 unit dan untuk rumah tapera baru 56 unit. Ini atas bantuan REI juga yang mampu memasarkan KPR Tapera kepada masyarakat. Kalau KPR Tapera optimal, maka BP Tapera dalam mengelola dana di masa mendatang lebih mudah,” ungkap Heru.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan mampu mempercepat penyelesaian backlog perumahan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian di Indonesia.

“Harapannya dengan kementerian baru ini bisa lebih fokus. Kami sangat membutuhkan dukungan stakeholder, termasuk bank penyalur. Kami berupaya agar penyaluran tepat sasaran dan tepat kualitas,” ujar Heru.

Ia juga menambahkan, BP Tapera akan terus bekerja sama dengan pengembang untuk memastikan kualitas rumah subsidi yang disalurkan ke masyarakat.

“Kami juga mengingatkan pengembang agar dalam mendeliver output memperhatikan kualitas rumah. Sehingga kuota tambahan untuk rumah subsidi bisa mengalir sampai Desember 2024,” lanjut Heru.

Sementara itu, Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur, turut menanggapi perihal rumah vertikal yang disebutkan oleh Heru. Menurutnya, rumah vertikal memang menjadi tantangan tersendiri di DIY, meski sudah ada beberapa hunian bertingkat yang tersedia.

“Tetapi komersial, dan motif utamanya investasi, belum untuk hunian,” terangnya.

Ilham berharap dengan adanya kementerian baru ini, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih terfokus pada sektor properti sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan efektif.

“Ketika ada masalah bisa terseleksi, terlokalisir, cepat juga penyelesaiannya. Sehingga solusinya lebih cepat karena harapannya keputusannya lebih cepat, dan dampaknya bisa dirasakan ke daerah,” imbuh Ilham.

Advertisement
Advertisement
***
Dapatkan berita Indonesia terkini viral 2025, trending, serta terpopuler hari ini dari media online Pewarta.co.id melalui platform Google News.
Advertisement

Ketik kata kunci lalu Enter

close