 |
| Ilustrasi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). |
YOGYAKARTA, PEWARTA JOGJA - Hingga September 2024, sekitar 1.700 pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto, sebanyak 75 perusahaan di DIY mengambil langkah ini sebagai upaya menghadapi tantangan ekonomi.
"Ini (PHK) tersebar di seluruh kabupaten/kota di DIY, namun paling banyak di Sleman, kedua di Kulon Progo. Ini menunjukkan bahwa memang perekonomian di DIY sedang tidak baik-baik saja," kata Timotius dikutip Tribun Jogja, pada Rabu (23/10/2024).
Industri pengolahan menjadi sektor paling terdampak, seiring dengan kontribusinya yang cukup signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY, mencapai lebih dari 11 persen. Sebagai sektor padat karya, industri ini bergantung pada banyak tenaga kerja, dan kini menjadi sektor dengan jumlah PHK tertinggi.
"Kasus PHK terjadi paling besar dari industri pengolahan. Industri pengolahan kan selama ini labour intensive, padat karya. Yang kami dorong adalah pemerintah melakukan upaya upskilling kapasitas UMKM, berikan lebih banyak pelatihan, tingkatkan produktivitas," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan keterampilan akan membantu menciptakan self-employed yang produktif, mengurangi pengangguran di DIY.
Deflasi yang berulang lebih dari tiga kali di DIY mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat, yang semakin berdampak pada kestabilan ekonomi di wilayah tersebut. Timotius menjelaskan bahwa turunnya daya beli ini perlu dievaluasi melalui produktivitas dan daya saing dalam sektor usaha dan industri di DIY.
Selain faktor internal, ketidakpastian ekonomi global juga berperan dalam kondisi ekonomi DIY. Menurunnya kelas menengah, turunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor manufaktur, serta penurunan rata-rata tabungan masyarakat semakin memperlihatkan kondisi yang tidak stabil ini.
"Kalau melihat kondisi ekonomi makro di Indonesia, menunjukkan gejala yang memang tidak baik-baik saja. Bisa dilihat dari jumlah kelas menengah yang turun, IPM industri manufaktur menurun, bahkan rata-rata tabungan penduduk juga turun. Sehingga perlu ada terobosan-terobosan untuk mempertahankan ekonomi di daerah," tegasnya.
Di tengah situasi ini, Apindo DIY berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah terobosan untuk memperkuat ekonomi DIY. Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan dan peningkatan produktivitas menjadi langkah yang penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung perekonomian DIY agar lebih stabil.
