Gunungkidul Siapkan 100 Pekerja ke Korea Selatan, Gaji Ditaksir Rp30 Juta per Bulan

Pemkab Gunungkidul membahas peluang kerja sama penyerapan tenaga kerja dengan perwakilan Asosiasi Kerja Sama dari Korea Selatan. (Dok. Ist)

PEWARTA JOGJA — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjajaki kerja sama dengan Korea Selatan untuk membuka kesempatan kerja bagi warga setempat di sektor pertanian dan perikanan. Kuota awal yang direncanakan mencapai 100 orang, masing-masing 50 pekerja untuk setiap sektor.

Pembahasan kerja sama tersebut dilakukan melalui audiensi di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul, Kapanewon Wonosari, Minggu (30/8/2026). Pertemuan melibatkan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, perwakilan Asosiasi Kerja Sama Korea Selatan Han Sang Jae, serta perwakilan Universitas Diponegoro (Undip) Prof. Dr. Bambang Waluyo Hadi Eko Prastono.

Han mengatakan Korea Selatan membutuhkan ribuan tenaga kerja musiman dengan kontrak selama delapan bulan melalui skema seasonal worker. Untuk tahap awal, Gunungkidul mendapat rencana kuota sebanyak 100 pekerja.

"Kerja sama ini akan dijalankan melalui skema Government-to-Government (G2G) atau ;bupati-to-bupati' untuk memastikan legalitas dan keamanan pekerja," kata Han.

Menurut Han, pekerja yang mengikuti program tersebut diperkirakan memperoleh penghasilan sekitar Rp30 juta per bulan. Dengan masa kerja delapan bulan, pendapatan seorang pekerja diperkirakan mencapai sekitar Rp240 juta.

Bagi Pemkab Gunungkidul, program ini dipandang sebagai salah satu pilihan untuk membuka peluang bagi lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Endah menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

"Kerja sama ini merupakan solusi strategis bagi tingginya angka lulusan SMA/SMK di Gunungkidul yang tidak melanjutkan kuliah," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima Endah, terdapat sekitar 8.700 lulusan SMA/SMK pada tahun ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Angka yang disebut terdiri atas 92 persen lulusan SMK dan 44 persen lulusan SMA.

Endah juga mengaitkan program tersebut dengan upaya mencegah generasi muda terseret persoalan sosial. "Langkah ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah generasi muda terjerat masalah sosial seperti judi online dan ketergantungan pada bantuan sosial," ujarnya.

Persiapan bahasa dan budaya sebelum berangkat

Pemkab Gunungkidul tidak ingin proses penempatan tenaga kerja berhenti pada keberangkatan semata. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa Korea, pemahaman budaya, serta penguatan etos kerja melalui kerja sama dengan Undip.

Setelah kembali ke Indonesia, para pekerja juga diharapkan dapat memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di Korea Selatan sebagai modal untuk membangun usaha produktif atau melalui koperasi.

"Pekerja nantinya akan didampingi agar hasil pendapatan dari Korea dapat dijadikan modal usaha produktif atau melalui koperasi saat kembali ke tanah air," kata Endah.

Pemkab Gunungkidul juga menyatakan akan ikut menjaga kedisiplinan para pekerja terhadap kontrak yang disepakati. Hal itu termasuk mencegah pekerja melarikan diri atau berpindah perusahaan secara ilegal agar citra daerah dan keberlanjutan kerja sama tetap terjaga.

Endah menilai keberhasilan program seharusnya tidak semata-mata dilihat dari jumlah warga yang berangkat ke Korea Selatan. "Keberhasilan kerja sama ini bukan diukur dari berapa banyak yang berangkat, tetapi seberapa besar mereka memperoleh kompetensi dan pengalaman internasional untuk meningkatkan kesejahteraan daerah asal," ujarnya.

Seleksi ditargetkan segera dimulai

Pemkab Gunungkidul berencana memulai proses seleksi dan administrasi dalam waktu dekat. Keberangkatan ditargetkan berlangsung pada Maret atau April mendatang dengan menyesuaikan musim tanam di Korea Selatan.

Pemkab juga membuka peluang bagi kabupaten tetangga di DIY untuk ikut bergabung dalam kerja sama tersebut. Menurut Endah, kolaborasi yang lebih luas diharapkan dapat memperkuat posisi tawar dengan mitra dari Korea Selatan.

"Kami membuka peluang bagi kabupaten tetangga di DIY untuk bergabung dalam kolaborasi ini guna memperkuat posisi tawar dengan mitra di Korea Selatan," katanya.